 |
| Ilustrasi pemekaran wilayah Kabupaten Bogor |
Vnn.co.id, Jakarta – Isu pemekaran wilayah Kabupaten Bogor kembali mengemuka setelah mendapat dorongan penuh dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Selasa, (28/03/2023).
Sebagai mana yang sudah bukan menjadi rahasia umum, informasi untuk pemekaran Kabupaten Bogor Rencananya akan terbagi menjadi tiga wilayah, yakni Kabupaten Bogor Timur, Bogor Barat, dan kabupaten induk.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menyebutkan, untuk wilayah Bogor Timur (botim) sudah layak terpisah dari Kabupaten Bogor dan menjadi wilayah mandiri, ucapnya.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bogor Timur tercatat mampu mencapai hampir Rp. 700 miliar tiap tahunnya. Belum lagi dari berbagai aspek lainnya yang telah memenuhi persyaratan.
“Dilihat dari luas wilayah dan jumlah kecamatan, persiapan DOB Bogor Timur sangat matang. Yang perlu ditegaskan tinggal syarat administrasi dari pemerintah pusat,” ucap Usep saat di tanyakan terkait pemekaran.
Pihaknya pun terus berkomunikasi dengan tim presidium pemekaran wilayah Bogor Timur, untuk mematangkan persiapan DOB. Meski berbagai upaya terus dilakukan, namun pemekaran Bogor Timur dan Bogor Barat tersandung kebijakan moratorium pemerintah pusat.
“Kami minta moratorium dibuka khusus untuk Kabupaten Bogor yang PADnya sudah mampu,” tegasnya.
Disambung Ketua Umum Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana menegaskan, pemekaran Bogor Timur tidak akan membebani APBN.
”Kalau APBN yang menjadi suatu persoalan, sebetulnya kita tanpa harus di suntik APBN pun kalo memang undang-undang memperbolehkan, itu cukup dari Kabupaten induk dan provinsi saya rasa sudah cukup, untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dimasa 3 tahun transisi di Bogor Timur, itupun jika undang-undang memperbolehkan. Akan tetapikan idealnya ada dana lokasi khusus dari pusat,” ucap Alhafiz saat di konfirmasi.
Beliau juga mengatakan, jika melihat kepada persiapan di KN yang ribuan triliun jumlahnya, tentunya selisihnya sangat jauh sekali, ketimbang daerah persiapan, akan tetapi ini kembali kepada goodwill pemerintah pusat dalam penataan daerah agar idak terjadi ketimpangan – ketimpangan, jelasnya.
Seperti yang saat ini dirasakan masyarakat yang ada di wilayah Bogor Timur, bagaimana hari ini infrastruktur di wilayah Jawa Barat sangat banyak sekali yang rusak, terkhusus di Jalan Raya Narogong, Gandoang, Cileungsi, Cariu, Sukamakmur, Tanjungsari, dan banyak sekali insfrastruktur yang rusak berat, karena tidak adanya drainase, ini adalah salah satu juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Paparnya.
”Disinilah perlunya goodwill atau pemahaman tentang penataan daerah dimana Jawa Barat khusus Bogor timur ini sudah memang harus dimekarkan yang memang secara pada potensi jumlah penduduk juga sudah sangat memadai,” ucapnya.
Alhafiz berharap kepada para pemangku kebijakan, para elit politik yang ada di Jawa Barat, untuk bisa memperjuangkan pemekaran, karena pemekaran adalah satu kebutuhan Jawa Barat pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Bogor sebagai kabupaten yang jumlah penduduknya terpadat di Indonesia.
Redaksi dan Jurnalis: Ahmad
