Gambar Google - Tolak Politik Uang Bawaslu.
Vnn.co.id, Kabupaten Bogor - Diskusi publik yang digelar masyarakat Bogor Timur pada Sabtu, 25 Mei 2024 di Cibodas Jonggol menghasilkan sejumlah poin diantaranya menyusun organ taktis dalam rangka menolak Pilkada sebelum Moratorium dicabut Presiden Joko Widodo.
Masyarakat yang hadir dalam kesempatan tersebut merupakan para inisiator pemekaran Bogor Timur, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, sejumlah perwakilan ormas dan LSM, unsur Pemerintahan Desa seperti BPD, Kepala Desa dan Karang Taruna. Tampak hadir anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 2 Bogor.
Salah satu tokoh Pemuda Mardani Kanta atau yang akrab disapa Kang Dani turut menyampaikan sejumlah hal terkait kegiatan diskusi yang digagas untuk umum dan terbuka bagi masyarakat Bogor Timur.
"Proses Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Barat, Bogor Timur dan 7 CDOB lainnya di Provinsi Jawa Barat tertunda karena Moratorium yang belum dicabut oleh Presiden Joko Widodo, maka kami gelar diskusi publik ini untuk menampung dan menyerap ide gagasan dan pandangan seluruh lapisan masyarakat Bogor Timur untuk menyatukan frekuensi kesadaran dan sikap terhadap situasi saat ini" Terang Kang Dani yang juga moderator dan inisiator gerakan diskusi publik.
Ditempat yang sama, Ajat Sudrajat Ketua Umum LSM Balebat juga menyayangkan pemekaran Bogor Timur masih terganjal karena Moratorium yang belum dicabut Presiden.
"Bagaimana kita dapat berkembang, kalau CDOB yang sudah dikaji oleh ahli baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat sekalipun masih terganjal dihalangi oleh Moratorium" Ungkap Ajat kepada awak media.
Terpisah, Jamaluddin Bin Mansyur SH, Direktur Executive Lembaga Bantuan Hukum Bogor Timur (LBH BOTIM) angkat bicara terkait rencana penolakan Pilkada 2024 mendatang yang akan dilakukan oleh masyarakat Bogor Timur.
"Saya kira rencana penolakan Pilkada percuma dilaksanakan karena bisa menguntungkan Calon Bupati atau Calon Gubernur tertentu jika tidak dijalankan secara kaffah dan saya pun apresiasi langkah positif masyarakat Bogor Timur tentunya terutama penggagas diskusi publik tersebut senior Aa Mardani Kanta, SH.i" Terang Jamaluddin Bin Mansyur, SH yang biasa dipanggil Kang Ilonk Panjava saat dihubungi melalui saluran Whatsapp.
Lebih lanjut Ilonk menambahkan "Namun ini akan menjadi Boom waktu bagi Pemerintah Pusat yang dalam hal ini masih menggulirkan bola panas moratorium. Kalau ratusan Kabupaten/Kota dan beberapa Provinsi Calon Daerah Otonomi Baru diseluruh Indonesia aksi menolak Pilkada sudah barang tentu ini Boom waktu terhadap stabilitas dalam negeri" Ungkap Ilonk Panjava.
Seperti diketahui Moratorium diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua menjabat sebagai Presiden pada tahun 2012 dan hingga kini belum dicabut oleh Presiden Joko Widodo.
"Sangat disayangkan pada tahun 2022 pemerintah melalui Undang-undang Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16 dan Nomor 29 Tahun 2022 telah memekarkan 4 Provinsi di Papua, padahal yang ingin mekar ratusan Kabupaten/Kota dan beberapa Provinsi, Sementara menurut Wakil Presiden Maruf Amin, pemekaran dan penataan-penataan dilakukan kecuali Papua yang wilayahnya cukup luas sehingga dengan dimekarkan akan sangat berdampak bagi masyarakat Papua tentunya." Tutup Ilonk.
Redaksi
