VNN.CO.ID, Tangerang — Presiden Amerika Serikat Joe Biden tengah melakukan upaya terakhir untuk menghapus lebih banyak utang mahasiswa sebelum masa jabatannya berakhir. Selama bertahun-tahun, Biden menghadapi berbagai hambatan hukum dalam upayanya menghapus miliaran dolar utang yang dibebankan kepada para peminjam.
Dilansir dari Fox News, Departemen Pendidikan AS baru-baru ini mengumumkan aturan final sementara yang memungkinkan perpanjangan tenggat waktu bagi peminjam untuk mendaftar dalam program pembayaran jangka panjang. Aturan ini mencakup revisi terhadap skema *Income Contingent Repayment* (ICR) dan *Pay-As-You-Earn* (PAYE), yang dapat membebaskan seluruh utang mahasiswa setelah 20 tahun pembayaran tepat waktu. Tenggat waktu pendaftaran diperpanjang tiga tahun, dari Juli 2024 menjadi Juli 2027.
Namun, regulasi tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026, yang berarti administrasi Trump yang akan datang memiliki peluang untuk membatalkan inisiatif ini sebelum diterapkan.
Relief Utang Mahasiswa Tambahan
Langkah ini diumumkan hanya beberapa pekan setelah pemerintahan Biden mengajukan aturan baru lainnya yang, jika disetujui, akan memberikan penghapusan utang satu kali bagi peminjam yang dianggap memiliki peluang lebih dari 80 persen untuk gagal membayar utang mereka, berdasarkan "penilaian prediktif menggunakan data peminjam yang ada".
Selain itu, pada Oktober lalu, administrasi Biden juga mengumumkan rencana untuk menghapus utang senilai $4,5 miliar bagi lebih dari 60.000 peminjam yang bekerja di sektor pelayanan publik.
Hambatan Hukum dan Upaya Lanjutan
Saat kampanye presidennya pada 2020, Biden berjanji untuk menghapus utang mahasiswa bagi jutaan warga Amerika jika terpilih. Namun, presiden terus menghadapi hambatan hukum yang menghalangi usahanya menghapus ratusan miliar dolar utang.
Menurut Fox News, rencana awal Biden bertujuan memberikan penghapusan utang hingga $10.000 dan hingga $20.000 untuk penerima *Pell Grant*, bagi mereka yang berpenghasilan kurang dari $125.000 per tahun. Langkah ini diperkirakan akan menelan biaya lebih dari $400 miliar.
Namun, pada Juni 2023, Mahkamah Agung memutuskan menolak rencana penghapusan utang tersebut dengan alasan bahwa sekretaris pendidikan tidak memiliki wewenang untuk membatalkan lebih dari $430 miliar utang mahasiswa.
Setelah keputusan ini, Biden mengajukan proposal baru untuk membatalkan hingga $20.000 bunga bagi warga Amerika yang memiliki utang lebih besar dari jumlah pinjaman awal, serta menghapus seluruh utang bagi mereka yang telah membayar pinjaman mahasiswa sarjana selama 20 tahun atau lebih.
Pandangan Administrasi Trump
Presiden terpilih Donald Trump belum menyatakan secara spesifik bagaimana ia akan menangani rencana penghapusan utang mahasiswa dari pemerintahan Biden. Namun, ia mengindikasikan niat untuk merombak seluruh sistem pendidikan selama masa jabatannya.
Mantan Menteri Pendidikan di bawah pemerintahan Trump, Betsy DeVos, mengatakan kepada Fox News bahwa upaya Biden untuk menghapus utang mahasiswa perlu dievaluasi ulang oleh administrasi yang akan datang.
“Ada banyak alasan untuk memastikan bahwa jika pembayar pajak akan mendanai pinjaman mahasiswa, maka harus ada cara untuk mengawasinya dan melaksanakannya secara efektif dan efisien,” ujar DeVos.
“Dan itu belum terjadi. Ini adalah kekacauan besar, dan perlu dipikirkan ulang serta diperiksa ulang. Faktanya, sektor swasta perlu kembali mengambil peran dalam pinjaman ini sebagai opsi.”
Sebagai langkah terakhir, Biden berharap program-program yang ia ajukan dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi jutaan peminjam, meskipun tantangan hukum dan politik terus membayangi implementasi rencana tersebut.
Sumber: Fox News
Penulis: Arum Kusuma
Editor: Sukmasih
