VNN.CO.ID, Tangerang - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, memberikan sejumlah tanggapan terhadap kebijakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Titiek secara khusus menyoroti dua kebijakan utama Prabowo.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah program swasembada pangan. Titiek menyarankan agar pemerintah saat ini mengambil inspirasi dari masa kepemimpinan ayahnya, Soeharto, dalam mewujudkan swasembada tersebut.
“Saya pribadi merasa, kenapa harus mencari formula baru? Kalau zaman Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa tidak kita sesuaikan dengan kondisi saat ini? Tinggal tiru yang berhasil, buang yang kurang baik,” ujar Titiek dalam rapat di Gedung DPR RI, dilansir dari CNBC Indonesia, Sabtu (23/11/2024).
Ia juga menekankan bahwa kesuksesan masa lalu bukan hanya hasil kerja Soeharto semata, tetapi merupakan buah karya anak bangsa. "Yang bagus, lanjutkan saja. Tidak perlu ragu," imbuhnya.
Fokus pada Petani dan BUMN
Dalam konteks swasembada pangan, Titiek mengusulkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pangan tidak lagi berorientasi pada keuntungan. Ia mencontohkan Bulog, yang menurutnya seharusnya fokus pada kesejahteraan petani ketimbang mencari profit.
"Bulog tidak perlu cari untung, tetapi harus khusus meningkatkan kesejahteraan petani," tegas Titiek, dikutip dari pernyataan resminya.
Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas
Selain swasembada pangan, Titiek juga menyoroti kebijakan Prabowo terkait penghematan anggaran. Salah satunya adalah pemotongan 50% anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada 20 November 2024, Titiek meminta agar alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelautan dan perikanan tetap diprioritaskan.
"Berdasarkan pagu anggaran KKP tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun, Komisi IV DPR RI meminta agar tidak ada realokasi anggaran yang menyentuh kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan. Khususnya karena pada akhir 2024, kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50%," ujar Titiek, dikutip dari pernyataan resminya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga efektivitas pencapaian target program di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat sektor kelautan.
Langkah Efisiensi Pemerintah
Sebagai informasi, pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Arahan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk meningkatkan efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
"Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait efisiensi belanja perjalanan dinas," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, dalam konfirmasi kepada CNBC Indonesia.
Melalui berbagai kebijakan efisiensi ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk sektor yang lebih krusial bagi masyarakat.
Sumber: CNBC Indonesia
Penulis: Arum Kusuma
Editor: Sukmasih
