.jpeg) |
| Prajurit TNI, Sumber: Indonesia.go.id |
Proses pengesahan ini dilakukan dalam sebuah rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Latar Belakang Pengesahan UU TNI
Pengesahan RUU TNI ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Proses pembahasan RUU ini dimulai sejak Februari 2025 dan melibatkan banyak elemen, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Meskipun ada penolakan dari beberapa kelompok, DPR tetap melanjutkan proses hingga pengesahan.
Poin-Poin Penting dalam UU TNI
1. Penambahan Kewenangan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
UU TNI yang baru menambahkan dua tugas pokok dalam operasi militer selain perang. Pertama, TNI kini memiliki kewenangan untuk membantu menanggulangi ancaman siber.
Kedua, TNI dapat melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia serta kepentingan nasional di luar negeri. Penambahan ini diharapkan mampu meningkatkan peran strategis TNI dalam menghadapi ancaman global.
BACA JUGA: UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
2. Perubahan Kedudukan dan Jabatan Sipil
UU TNI juga mengatur perubahan pada Pasal 47 terkait jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Jumlah bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit aktif bertambah dari 10 menjadi 14. Namun, prajurit hanya dapat menduduki jabatan tersebut atas permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku.
Berikut adalah daftar kementerian dan lembaga tersebut:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
3. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Badan Search and Rescue (SAR) Nasional
8. Badan Narkotika Nasional
9. Mahkamah Agung
10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
11. Badan Penanggulangan Bencana
12. Badan Penanggulangan Terorisme
13. Badan Keamanan Laut
14. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer)
3. Perpanjangan Usia Dinas Prajurit
Perubahan lain yang signifikan adalah perpanjangan usia pensiun prajurit. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih lama bagi prajurit dalam menjalankan tugasnya serta memperkuat struktur organisasi TNI.
Kontroversi dan Kritik terhadap UU TNI
Pengesahan UU TNI tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak khawatir bahwa perubahan ini dapat mereduksi supremasi sipil dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh militer. Selain itu, keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil juga dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
Dampak Pengesahan UU TNI
Dengan disahkannya UU TNI, terdapat harapan bahwa institusi militer Indonesia akan menjadi lebih adaptif terhadap tantangan modern seperti ancaman siber dan geopolitik internasional. Namun, penting untuk memastikan implementasi undang-undang ini dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Sumber; Infohukum
